BUMINUMBAY.ID, JAYAPURA — Pemerintah Kota Jayapura mulai memperkuat langkah strategis untuk menekan angka kemiskinan dengan melibatkan berbagai sektor. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Pemkot Jayapura menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Semester I Tahun 2026 sebagai upaya menyatukan langkah dalam mengatasi persoalan sosial ekonomi masyarakat.
Rakor tersebut menghadirkan berbagai unsur, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Jayapura, kepala distrik, kepala kelurahan, pihak swasta, BUMN, BUMD, hingga perbankan.
Keterlibatan berbagai pihak menjadi bagian penting karena pengentasan kemiskinan dinilai tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, SH., MH., mengatakan rakor tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi kondisi kemiskinan sekaligus menyusun langkah penanganan yang lebih tepat sasaran.
“Rapat koordinasi yang dilakukan oleh Bapperida ini tentang bagaimana kita menekan angka kemiskinan yang ada di Kota Jayapura,” ujar Abisai.
Ia menjelaskan, berdasarkan data yang ada, angka kemiskinan Kota Jayapura masih menjadi perhatian bersama. Pada 2023 angka kemiskinan berada di kisaran 10 persen, kemudian meningkat menjadi 10,47 persen pada 2024 dan kembali naik menjadi 12,03 persen pada 2025.
Kondisi tersebut, kata Abisai, menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi serta memperkuat program pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan ketersediaan data yang akurat mengenai lokasi dan kondisi masyarakat miskin.
“Kita perlu data yang detail. Data yang ada di distrik mana, di kelurahan mana dan di kampung mana angka kemiskinan masih tinggi. Ini menjadi bagian pemerintah, pihak swasta, perbankan dan seluruh OPD untuk bersama-sama menekan angka kemiskinan,” jelasnya.
Data Akurat Jadi Kunci Intervensi Program
Abisai menegaskan, validasi data menjadi hal penting agar program pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, pemerintah perlu melihat secara cermat dinamika penduduk yang dapat memengaruhi perubahan angka kemiskinan, termasuk mobilitas masyarakat dari luar daerah yang masuk ke Kota Jayapura.
“Angka kemiskinan ini perlu kita lihat secara jelas, apakah mereka memang masyarakat Kota Jayapura atau ada masyarakat dari luar yang masuk dan kemudian menambah angka kemiskinan. Karena itu kita membutuhkan data yang akurat,” katanya.
Dengan data yang valid, pemerintah dapat menentukan program intervensi sesuai kebutuhan wilayah, baik melalui pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan, bantuan sosial, maupun program lainnya.
Wali Kota Jayapura berharap seluruh OPD dapat mengoptimalkan program dan anggaran yang dimiliki untuk memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi angka kemiskinan.
“Dengan kondisi keuangan yang ada, kita coba menekan lagi angka kemiskinan supaya menurun. Keinginan saya adalah menekan angka kemiskinan ke angka yang lebih rendah. Semakin rendah tentu semakin baik,” tegasnya.
Ia juga mengajak pihak swasta, perbankan, BUMN, BUMD, dan seluruh elemen masyarakat untuk terus membangun kerja sama secara berkelanjutan.
“Marilah kita berkolaborasi secara berkelanjutan untuk bersama-sama menekan serendah-rendahnya angka kemiskinan di Kota Jayapura,” ucapnya.
Melalui rakor tersebut, Pemkot Jayapura berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama mengenai kondisi kemiskinan di daerah serta mampu menyusun langkah penanganan yang lebih terarah, terukur, dan tepat sasaran.
Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan menurunkan angka kemiskinan secara bertahap.
Rakor Penanggulangan Kemiskinan Semester I Tahun 2026 diharapkan tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi menghasilkan aksi nyata yang dapat diterapkan oleh masing-masing pihak sesuai tugas dan kapasitas yang dimiliki.
