BUMINUMBAY.ID,JAYAPURA — Gubernur Papua meminta seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Papua menjadikan percepatan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai perhatian utama di wilayah masing-masing. Kepala daerah diminta turun langsung memastikan seluruh unit usaha dan masyarakat yang menjadi sasaran pendataan dapat terdata secara lengkap sebelum batas waktu berakhir pada 31 Agustus 2026.
Gubernur menegaskan, keberhasilan SE2026 tidak hanya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pelaksana pendataan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.
“SE2026 harus menjadi gerakan bersama di seluruh wilayah Provinsi Papua. BPS memang menjadi pelaksana pendataan, tetapi keberhasilan Sensus Ekonomi adalah tanggung jawab kita bersama,” tegas Gubernur Papua.
Menurutnya, data hasil SE2026 akan menjadi dasar penting dalam menentukan arah pembangunan Papua ke depan, terutama setelah terjadi perubahan wilayah, struktur pemerintahan, dan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, ia meminta para bupati dan wali kota tidak hanya menunggu laporan, tetapi aktif memonitor pelaksanaan pendataan di wilayah masing-masing, khususnya daerah yang masih membutuhkan tindak lanjut.
“Saya berharap seluruh bupati dan wali kota memonitor wilayahnya, terutama wilayah mana yang masih membutuhkan percepatan. Saya ingin proses ini benar-benar terasa sampai tingkat paling bawah, karena keberhasilan Sensus Ekonomi ditentukan oleh kelengkapan pendataan di seluruh wilayah,” ujarnya.
Selain kepala daerah, Gubernur juga meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua dan pimpinan instansi vertikal memberikan dukungan nyata terhadap percepatan SE2026.
Dukungan tersebut, kata dia, dapat dimulai dari memastikan seluruh pegawai di instansi masing-masing telah terdata, sekaligus memanfaatkan jaringan kerja yang dimiliki untuk mengajak mitra kerja dan mitra binaan mengikuti pendataan.
“Saya tidak mau mendengar bahwa pegawai atau mitra kerja belum terdata hanya karena persoalan koordinasi,” tegasnya.
Gubernur juga mengajak para pelaku usaha di Papua agar tidak ragu menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang dibutuhkan. Menurutnya, partisipasi dunia usaha sangat penting agar potensi ekonomi Papua dapat tergambarkan secara utuh.
Bagi masyarakat atau pelaku usaha yang belum didata maupun mengalami kendala dalam proses pengisian, diminta segera menghubungi layanan bantuan yang disediakan BPS.
Tak hanya pemerintah dan pelaku usaha, dukungan tokoh adat, tokoh agama, ketua paguyuban, dan tokoh masyarakat juga dinilai penting untuk menyampaikan informasi serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan SE2026.
“Dengan kekuatan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat, saya yakin pesan ini dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga tingkat yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari,” katanya.
Gubernur menegaskan, SE2026 bukan sekadar kegiatan statistik, melainkan investasi data untuk masa depan Papua.
Menurutnya, Papua yang cerdas membutuhkan kebijakan yang dibangun berdasarkan data, Papua yang sejahtera membutuhkan kebijakan ekonomi yang memahami potensi dan tantangan masyarakat, sedangkan Papua yang harmonis membutuhkan kerja sama seluruh pihak.
“Jangan sampai Papua berubah secara administratif, tetapi data yang digunakan masih menggambarkan kondisi Papua yang lama. Mari kita pastikan perubahan Papua juga tercatat melalui data yang akurat dan terpercaya,” ujarnya.
Ia berharap rapat koordinasi SE2026 tidak berhenti pada komitmen, tetapi dilanjutkan dengan langkah nyata di lapangan.
“Mari kita bergerak bersama, mempercepat pendataan, memastikan tidak ada usaha yang tertinggal sampai 31 Agustus 2026, dan memastikan Papua memiliki data ekonomi yang dapat kita percaya,” pungkasnya.
