Buminumbay.id, JAYAPURA — Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program cetak sawah tahun anggaran 2026 di Tanah Papua menyusul masih rendahnya progres pekerjaan konstruksi di sejumlah lokasi.
Evaluasi tersebut dilakukan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi dan Addendum Konstruksi Cetak Sawah Tahun 2026 se-Tanah Papua yang membahas perkembangan pekerjaan, kendala lapangan, hingga langkah percepatan penyelesaian program.
Direktur pada Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (Ditjen LIP) Kementerian Pertanian, Hermanto, mengatakan evaluasi dilakukan karena program cetak sawah baru berjalan sekitar satu bulan sejak dimulai pada awal Agustus 2026.
“Evaluasi mencakup progres fisik, tata kelola administrasi, serta berbagai kendala di lapangan, baik teknis maupun sosial,” ujar Hermanto dalam rakor tersebut.
Ia menjelaskan, program cetak sawah tahun 2026 secara nasional memiliki target mencapai 126 ribu hektare. Papua menjadi salah satu wilayah dengan target terbesar, namun setelah dilakukan penyesuaian melalui addendum, target Papua berubah dari sekitar 61 ribu hektare menjadi sekitar 15 ribu hektare.
Meski target telah disesuaikan dengan kondisi lapangan, progres pembangunan hingga saat ini masih berada di kisaran 16–17 persen. Angka tersebut dinilai masih jauh dari harapan karena pada pertengahan masa kontrak, capaian pekerjaan seharusnya sudah berada di atas 50 persen.
“Keterlambatan terjadi di hampir seluruh lokasi, dengan faktor utama keterbatasan alat berat yang tidak mencapai 50 persen dari komitmen kontrak, serta adanya kerusakan alat,” ungkap Hermanto.
Menurutnya, keterbatasan peralatan menjadi salah satu hambatan terbesar yang mempengaruhi percepatan pekerjaan di lapangan. Kondisi geografis Papua yang memiliki tantangan akses juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam pelaksanaan program.
Hermanto menegaskan, addendum kontrak bukan bentuk kelonggaran bagi pelaksana pekerjaan, melainkan instrumen penyesuaian agar pekerjaan tetap berjalan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
“Addendum adalah penyesuaian berbasis data dan fakta di lapangan agar target tetap tercapai tanpa melewati tahun anggaran,” tegasnya.
Melalui rakor tersebut, Kementerian Pertanian meminta seluruh pihak terkait segera menyusun langkah konkret untuk mengejar ketertinggalan pekerjaan. Mulai dari percepatan mobilisasi alat berat, penyelesaian kendala teknis, hingga penguatan koordinasi antarinstansi.
Kementan berharap program cetak sawah di Tanah Papua dapat diselesaikan secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Selain membuka lahan pertanian baru, program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani Papua.
