Buminumbay.id, JAYAPURA — Percepatan pembangunan infrastruktur di Tanah Papua masih menghadapi sejumlah hambatan yang perlu segera diurai, mulai dari regulasi, pembiayaan, koordinasi antarpemerintah hingga kondisi keamanan di sejumlah wilayah.
Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (KPEP Otsus) Papua, Velix Vernando Wanggai, mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu hal penting yang mengemuka dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan.
Velix mengapresiasi forum tersebut karena menjadi ruang bagi pemerintah pusat dan daerah untuk membicarakan langsung berbagai persoalan pembangunan yang dihadapi di lapangan.
“Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua memberikan apresiasi atas digelarnya rapat koordinasi percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan kewilayahan ini,” kata Velix di Jayapura, Jumat 18 september 2026
Menurutnya, forum tersebut menjadi momentum untuk menyerap aspirasi dan masukan langsung dari gubernur, wakil gubernur, bupati hingga wali kota di Tanah Papua. Dari dialog tersebut, kata Velix, terlihat adanya sejumlah “sumbatan” pembangunan yang perlu ditangani bersama, termasuk persoalan pada tingkat regulasi.
“Ini mengalami seperti sumbatan yang kami peroleh. Ada sumbatan yang juga disadari di level nasional yang harus dipecahkan, terutama pada level regulasi,” ujarnya.
Regulasi Perlu Menyesuaikan Karakter Papua
Velix mengatakan kondisi geografis Papua membutuhkan pendekatan pembangunan yang lebih sesuai dengan karakteristik wilayah.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya berorientasi pada proyek berskala besar, tetapi juga harus memastikan konektivitas dari pusat-pusat wilayah hingga kampung-kampung dan kawasan di sekitarnya.
Karena itu, ia melihat perlunya penyesuaian atau relaksasi terhadap sejumlah regulasi, termasuk yang berkaitan dengan dukungan pendanaan dan pembangunan ruas jalan yang menghubungkan masyarakat di wilayah terpencil.
“Dari dialog secara umum, kita bisa menyerap aspirasi dan saran yang berkembang di tingkat bupati, wali kota, gubernur maupun wakil gubernur, termasuk perkembangan persoalan-persoalan yang ada di daerah,” katanya.
Koordinasi Pusat dan Daerah Jadi Kunci
Selain regulasi, Velix menilai koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat agar pembangunan infrastruktur tidak berjalan sendiri-sendiri.
Ia mencontohkan pembangunan jalan yang dikelola balai-balai teknis di daerah. Menurutnya, program tersebut perlu dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota agar pembangunan dapat disusun dalam strategi kewilayahan yang lebih terintegrasi.
“Misalnya tadi para bupati menyampaikan pentingnya koordinasi. Kepala-kepala balai yang mengelola pembangunan jalan harus berkoordinasi dengan gubernur, bupati dan wali kota,” ujarnya.
Koordinasi tersebut mencakup penyusunan prioritas pembangunan jalan untuk beberapa tahun ke depan, termasuk kesiapan lahan, proses pengadaan barang dan jasa, hingga kejelasan pengelola maupun penyedia proyek.
Dengan pola koordinasi tersebut, pembangunan diharapkan tidak sekadar mengejar penyelesaian fisik proyek, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan konektivitas masyarakat.
Pembangunan Infrastruktur Berkaitan dengan Keamanan
Velix juga menyoroti aspek keamanan sebagai salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam percepatan pembangunan di Papua.
Menurutnya, kondisi setiap wilayah berbeda sehingga langkah teknis dan operasional pembangunan perlu disesuaikan dengan situasi keamanan setempat.
“Ada keterkaitan yang jelas antara langkah-langkah untuk percepatan pembangunan secara teknis dan operasional dengan suasana keamanan di wilayah tertentu,” katanya.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dinilai penting untuk memastikan pembangunan tetap dapat berjalan secara efektif sesuai karakter masing-masing wilayah.
Velix berharap hasil rapat koordinasi tersebut tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi dilanjutkan dengan langkah konkret untuk membuka berbagai hambatan pembangunan.
Mulai dari pembenahan regulasi, dukungan pembiayaan, kesiapan lahan, penguatan koordinasi hingga penyesuaian terhadap kondisi keamanan, seluruhnya dinilai perlu berjalan beriringan agar pembangunan infrastruktur di Tanah Papua semakin terarah.
Pada akhirnya, pembangunan diharapkan tidak hanya menghasilkan proyek fisik, tetapi juga membuka konektivitas dan memperluas akses pelayanan masyarakat hingga ke kampung-kampung yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur.
