BUMINUMBAY.ID, Jayapura- BPJS Kesehatan Cabang Jayapura bersama Kedeputian Wilayah XII menggelar Media Gathering dengan insan pers di Jayapura, Jumat (17/4).
Acara ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, dan media dalam mendukung keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Papua.
Deputi Direksi Wilayah XII, Sawal Sani Tarigan, menegaskan bahwa JKN adalah kerja bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Program JKN tidak hanya menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan, tetapi merupakan kerja bersama. Kolaborasi pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, badan usaha, dan media menjadi kunci utama agar masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan optimal,” ujarnya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Erika Verayanti Lumban Gaol, memaparkan bahwa kepesertaan JKN di Papua menunjukkan tren menggembirakan.
Menurutnya Hingga 28 Februari 2026, cakupan kepesertaan telah mencapai lebih dari 98% penduduk Papua, dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 85,34% atau 4,9 juta jiwa.
Meski capaian ini membanggakan, Erika menekankan bahwa peningkatan keaktifan peserta tetap menjadi fokus utama.
BPJS Kesehatan juga mendorong transformasi kepesertaan melalui segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan fitur Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) bagi peserta yang menunggak iuran.
Perlindungan Masyarakat Kurang Mampu
BPJS Kesehatan mencatat progres reaktivasi peserta segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI JK) mencapai 2.706 jiwa di Papua. Hingga Februari 2026, total biaya manfaat pelayanan kesehatan yang dibayarkan mencapai Rp235,2 miliar, menunjukkan besarnya manfaat JKN bagi masyarakat.
Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Matius Pawara, menekankan pentingnya validasi data kesejahteraan agar bantuan iuran tepat sasaran.
Ia juga mengimbau masyarakat aktif mengecek status kepesertaan melalui aplikasi Mobile JKN, layanan PANDAWA (WhatsApp), Care Center 165, maupun kantor BPJS Kesehatan.
Dukungan Otonomi Khusus
Anggota BP3OKP Papua, Alberth Yoku, menambahkan bahwa pihaknya mendorong penguatan dukungan terhadap JKN melalui percepatan validasi data, peningkatan mutu layanan fasilitas kesehatan, serta mendorong badan usaha mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta.
Erika menegaskan komitmen BPJS Kesehatan untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
“Peningkatan keaktifan peserta, penguatan validasi data, serta mendorong kemandirian masyarakat dalam kepesertaan menjadi fokus utama ke depan, sehingga seluruh masyarakat dapat memperoleh perlindungan kesehatan yang optimal dan berkesinambungan,” tutupnya.
