BUMINUMBAY.ID, JAYAPURA — Gubernur Papua Matius D. Fakhiri meminta pemerintah pusat memperkuat dukungan pembangunan infrastruktur di Tanah Papua, terutama konektivitas antarwilayah yang dinilai menjadi kunci membuka akses masyarakat di daerah pedalaman.
Menurut Fakhiri, pembangunan jalan dan jaringan transportasi yang menghubungkan pusat-pusat wilayah dengan daerah terpencil tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga menjadi pintu masuk pemerataan pendidikan, kesehatan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Hal itu disampaikan Fakhiri dalam Rapat Koordinasi Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Papua yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Wakil Menteri PUPR, para gubernur, bupati dan wali kota se-Tanah Papua, serta jajaran kementerian dan lembaga terkait di Kantor Gubernur Papua, Dok II Jayapura, Jumat (18/9/2026).
Konektivitas Jadi Kunci Buka Pedalaman
Fakhiri mengatakan forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyatukan pandangan pemerintah pusat dan daerah mengenai potensi, persoalan serta arah pembangunan infrastruktur di enam provinsi dan 42 kabupaten/kota di Tanah Papua.
Ia menilai tantangan pembangunan semakin kompleks setelah terbentuknya sejumlah Daerah Otonomi Baru (DOB), sehingga diperlukan koordinasi yang kuat agar pembangunan antardaerah dapat berjalan selaras.
“Kehadiran Bapak Menko dan rombongan adalah kehormatan besar, sekaligus bukti nyata perhatian pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan Tanah Papua,” ujar Fakhiri.
Ia menyebut sedikitnya terdapat tujuh persoalan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama, mulai dari ketimpangan antarwilayah dan kemiskinan, akses layanan publik, perlindungan hak ulayat dan ruang hidup masyarakat adat, keterbatasan konektivitas, potensi bencana, lambatnya pertumbuhan pusat-pusat ekonomi hingga belum meratanya manfaat pembangunan.
Dari berbagai persoalan tersebut, konektivitas menjadi salah satu agenda yang didorong untuk dipercepat.
“Jika Papua bisa segera dibangun, jalur transportasi darat bisa segera tembus, ini akan membantu seluruh saudara-saudara kita yang ada di daerah pedalaman,” katanya.
Infrastruktur Harus Diikuti Layanan Dasar
Fakhiri mengatakan pembangunan konektivitas tidak dapat berdiri sendiri. Akses transportasi harus diikuti dengan peningkatan layanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan.
Pemerintah daerah juga mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan baru melalui penguatan keterkaitan ekonomi dari sektor hulu hingga hilirisasi.
Sektor yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan antara lain pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata hingga pengembangan pasar masyarakat.
Di sisi lain, kebijakan afirmatif bagi Orang Asli Papua (OAP) juga dinilai penting untuk memastikan masyarakat lokal memiliki kapasitas dalam mengembangkan komoditas unggulan serta memperkuat kelembagaan masyarakat.
“Yang tidak kalah penting adalah penguatan tata kelola dan sinergi pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten/kota di Tanah Papua,” jelasnya.
Jayapura Jadi Pusat Aktivitas Papua
Dalam kesempatan tersebut, Fakhiri juga menyoroti posisi Provinsi Papua yang selama ini menjadi salah satu pusat aktivitas pendidikan dan ekonomi bagi masyarakat dari lima provinsi lainnya di Tanah Papua.
Banyak generasi muda dari berbagai wilayah Papua datang ke Jayapura untuk mendapatkan pendidikan. Kondisi tersebut, menurut Fakhiri, perlu diikuti dengan penguatan kapasitas layanan pendidikan, kesehatan dan penyediaan lapangan kerja bagi generasi muda.
Karena itu, dukungan pemerintah pusat dinilai penting agar pembangunan tidak hanya terkonsentrasi pada pusat pemerintahan, tetapi juga mampu menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses.
Minta Rakor Berujung Program Nyata
Fakhiri berharap Rakor Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Papua tidak berhenti sebagai forum pertukaran gagasan.
Ia meminta hasil pembahasan diterjemahkan ke dalam program konkret yang dapat dirasakan masyarakat di masing-masing wilayah.
“Kami sangat berharap forum ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi implementasi setelah rapat koordinasi inilah yang sangat kami harapkan,” tegasnya.
Sebagai provinsi induk, Papua disebut memiliki keinginan untuk ikut mendukung pembangunan lima provinsi lainnya di Tanah Papua. Namun, Fakhiri mengakui kemampuan pemerintah daerah tetap memiliki keterbatasan.
Karena itu, kehadiran pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait diharapkan dapat memperkuat kapasitas daerah, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah.
“Kami berharap pemenuhan infrastruktur dan pengembangan wilayah akan menjadi faktor utama percepatan pembangunan di Tanah Papua,” pungkas Fakhiri.
