Buminumbay.id, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di berbagai wilayah Indonesia.
Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memenuhi kebutuhan RDTR yang semakin besar, sekaligus mempercepat integrasi tata ruang dengan sistem perizinan berusaha berbasis Online Single Submission (OSS).
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan keterlibatan perguruan tinggi menjadi penting karena memiliki kapasitas akademik dan sumber daya ahli yang dapat mendukung percepatan penyelesaian RDTR.
“Kita membutuhkan kapasitas yang lebih luas dalam menghadapi kebutuhan penyelesaian RDTR, termasuk melalui kapasitas akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi,” ujar Ossy dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan RDTR Tahun 2026 melalui Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Menurut Ossy, keberadaan RDTR yang terintegrasi dengan OSS memiliki dampak besar terhadap kemudahan investasi dan percepatan proses perizinan usaha. Semakin banyak wilayah yang memiliki RDTR terintegrasi, maka semakin mudah pelaku usaha memperoleh kepastian ruang.
Berdasarkan data per 8 September 2026, sebanyak 572 RDTR telah terintegrasi dengan OSS. Integrasi tersebut telah mendukung penerbitan sebanyak 751.364 Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) hingga Agustus 2026.
“Semakin banyak RDTR yang terintegrasi dengan OSS, maka semakin besar peluang proses perizinan berusaha menjadi lebih cepat. Percepatan RDTR ini akan meningkatkan penerbitan KKPR dan memberikan kemudahan izin berusaha di negara kita,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, mengungkapkan pemerintah menargetkan penyelesaian sebanyak 1.703 RDTR selama periode 2026 hingga 2028.
Pada tahun 2026, penyusunan RDTR ditargetkan mencapai 500 dokumen. Untuk mendukung target tersebut, Kementerian ATR/BPN menggandeng perguruan tinggi melalui kerja sama penyusunan 62 paket dengan cakupan 145 RDTR di 18 provinsi.
Wilayah yang menjadi fokus utama penyusunan RDTR melalui kerja sama perguruan tinggi antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Barat.
“Kami telah mengirimkan permintaan kesediaan kepada 40 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Sebanyak 38 perguruan tinggi menyatakan kesediaan, terdiri dari 20 PTN dan 18 PTS yang tersebar di seluruh Indonesia,” kata Suyus.
Setelah proses kerja sama tersebut, Kementerian ATR/BPN akan membentuk tim pelaksana yang melibatkan para ahli dari perguruan tinggi untuk mendukung penyusunan RDTR secara berkualitas dan sesuai kebutuhan daerah.
Kolaborasi pemerintah dan dunia akademik ini diharapkan mampu mempercepat ketersediaan dokumen tata ruang, memberikan kepastian pemanfaatan ruang, serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan investasi yang tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Staf Ahli Menteri ATR/BPN Bidang Pengembangan Kawasan Dony Erwan, Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang Reny Windyawati, serta jajaran pejabat Kementerian ATR/BPN dan perwakilan perguruan tinggi dari berbagai daerah di Indonesia.
