Buminumbay.id, JAYAPURA — Pemerintah Provinsi Papua mendorong percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama pada sektor belanja modal serta belanja barang dan jasa, agar anggaran yang telah tersedia dapat segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Yohanes Walilo, mengatakan percepatan penyerapan anggaran menjadi perhatian utama mengingat waktu pelaksanaan anggaran tahun 2026 tersisa sekitar empat bulan.
Menurut Yohanes, realisasi belanja pegawai di sebagian besar pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Papua berjalan cukup baik dengan rata-rata penyerapan mencapai sekitar 65 persen. Namun, kondisi berbeda terjadi pada belanja modal serta belanja barang dan jasa yang masih mengalami keterlambatan.
“Kalau belanja pegawai hampir rata-rata di semua kabupaten/kota dan provinsi sudah sekitar 65 persen, artinya belanja rutin berjalan lancar. Tetapi untuk belanja modal maupun belanja barang dan jasa ini sebagian besar masih belum maksimal,” ujar Yohanes.
Ia menjelaskan, sejumlah program yang bersumber dari APBN, khususnya kegiatan yang bersifat kontraktual, masih menunggu progres pekerjaan di lapangan sebelum dilakukan pencairan anggaran.
Menurutnya, ketersediaan dana bukan menjadi persoalan, namun mekanisme pencairan harus mengikuti perkembangan pekerjaan yang telah dilaksanakan.
“Dana tersedia, tetapi untuk menyalurkannya harus berdasarkan progres. Karena itu kami berharap pihak ketiga maupun dinas terkait segera mempercepat pekerjaan agar proses pencairan bisa dilakukan,” katanya.
Yohanes meminta seluruh perangkat daerah dan pihak pelaksana kegiatan meningkatkan koordinasi serta mempercepat penyelesaian pekerjaan yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.
“Dari sisa waktu empat bulan ini, khusus yang bersumber dari APBN harus bisa dikejar supaya perputaran uang masuk di Papua. Program yang memiliki hubungan langsung dengan masyarakat harus segera dilakukan,” ujarnya.
Ia menegaskan percepatan serapan anggaran bukan hanya persoalan mengejar angka realisasi, tetapi memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari program pemerintah yang telah direncanakan.
“Kita harus melihat kepentingan masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan pelayanan, tetapi pelayanan belum maksimal karena keterlambatan proses administrasi maupun pekerjaan di lapangan, tentu ini menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
KPPN Dorong Perbaikan Kualitas Layanan
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jayapura, M. Irsan Dalil, menyampaikan pihaknya terus melakukan evaluasi terhadap kualitas layanan melalui kegiatan konsultasi publik dan Focus Group Discussion (FGD).
Menurut Irsan, forum tersebut menjadi sarana untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait pelayanan perbendaharaan yang diberikan KPPN kepada pemerintah daerah maupun pengguna layanan lainnya.
“Fokus dan harapan dari konsultasi publik ini adalah evaluasi terhadap standar pelayanan kami, untuk memastikan layanan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat serta pemerintah,” katanya.
Ia menjelaskan, berbagai masukan yang diterima dalam forum tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan layanan secara berkelanjutan.
Selain peningkatan kualitas pelayanan, KPPN Jayapura juga mendorong penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif.
“Kami berharap mendapatkan masukan, saran, dan rekomendasi yang membangun terhadap pelayanan yang sudah berjalan maupun harapan pelayanan kami ke depan,” pungkas Irsan.
Pemerintah Provinsi Papua berharap percepatan realisasi APBN dapat menjaga roda ekonomi daerah tetap bergerak, mempercepat pembangunan, serta memastikan manfaat anggaran negara benar-benar dirasakan masyarakat di Tanah Papua.
