Buminumbay.id, JAYAPURA — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Papua menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat peran APBN sebagai instrumen penggerak pertumbuhan ekonomi di Tanah Papua.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Papua, Izharul Haq dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 yang mengangkat tema “Peran Treasury terhadap Pertumbuhan Ekonomi Papua”.
Forum ini menjadi ruang dialog antara Kanwil DJPb Papua, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jayapura, pengguna layanan, serta para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan bentuk nyata keterbukaan pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“APBN tidak hanya harus dikelola secara tertib administrasi, tetapi juga harus memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Papua,” ujarnya.
Menurutnya, setiap rupiah uang negara yang dibelanjakan di Papua harus mampu memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah, mulai dari menggerakkan sektor usaha, membuka lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, hingga membantu menekan angka kemiskinan.
Treasury Bukan Sekadar Penyalur Anggaran
Sebagai pengelola perbendaharaan negara dan pengawal APBN di Bumi Cenderawasih, Kanwil DJPb Papua bersama KPPN memiliki peran strategis dalam memastikan anggaran negara tersalurkan secara cepat, tepat, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Beberapa peran strategis yang dijalankan antara lain melalui percepatan penyaluran APBN dengan layanan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pengawalan kualitas belanja kementerian/lembaga, serta memastikan realisasi anggaran berjalan sesuai target.
Selain itu, Kanwil DJPb Papua juga mengawal optimalisasi Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa agar dapat tersalurkan tepat waktu untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan publik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di berbagai wilayah Papua.
Kanwil DJPb Papua juga memiliki tugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai program prioritas nasional yang berjalan di Papua, seperti Program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, Program Cetak Sawah, serta Optimalisasi Lahan.
Melalui fungsi Regional Economist dan Financial Advisory, Kanwil DJPb Papua juga memberikan analisis fiskal regional, kajian ekonomi daerah, serta rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah dan satuan kerja kementerian/lembaga guna mendukung tata kelola keuangan yang lebih baik.
Ekonomi Papua Tumbuh, APBN Jadi Penguat Pemulihan
Dalam forum tersebut disampaikan bahwa perekonomian Papua hingga Semester I Tahun 2026 menunjukkan tren pemulihan dan pertumbuhan yang cukup positif.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Papua hingga Triwulan II Tahun 2026 tumbuh sebesar 4,73 persen secara tahunan (c-to-c). Meski masih berada di bawah pertumbuhan nasional sebesar 5,45 persen, kondisi tersebut menunjukkan adanya pergerakan ekonomi yang semakin membaik.
Pertumbuhan ekonomi Papua terutama ditopang oleh sektor konstruksi dan investasi. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama, seperti tingkat pengangguran, kemiskinan, dan tekanan inflasi yang masih relatif tinggi.
Dalam kondisi tersebut, APBN menjadi salah satu instrumen penting sebagai peredam gejolak ekonomi (shock absorber) sekaligus pendorong pertumbuhan daerah.
Dana APBN yang disalurkan melalui berbagai program pemerintah dan transfer ke daerah diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Dorong Kolaborasi dan Perbaikan Layanan
Melalui Forum Konsultasi Publik ini, Kanwil DJPb Papua mendorong adanya evaluasi terhadap standar pelayanan yang selama ini diberikan kepada masyarakat dan para pengguna layanan.
Berbagai masukan, kritik, dan saran dari peserta forum akan menjadi bahan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan ke depan.
“Peningkatan mutu layanan tidak dapat kami lakukan sendiri. Dibutuhkan partisipasi aktif, ruang diskusi, dan komunikasi dua arah yang konstruktif bersama seluruh pengguna layanan dan elemen masyarakat,” ujar pihak Kanwil DJPb Papua.
Selain evaluasi layanan, forum ini juga menjadi bagian dari upaya Kementerian Keuangan dalam mengukur tingkat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap layanan publik yang diberikan.
Kanwil DJPb Papua berharap sinergi dengan pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat dapat terus diperkuat sehingga pengelolaan APBN benar-benar mampu menjadi kekuatan pendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Melalui kolaborasi yang kuat, APBN diharapkan tidak hanya menjadi angka dalam laporan keuangan, tetapi hadir nyata sebagai energi pembangunan bagi seluruh masyarakat di Tanah Papua.
