BUMINUMBAY.ID, Jayapura – Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Yanni, menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam kebijakan kesehatan di Tanah Papua.
Dalam talk show di TVRI Papua, Jumat (1/5/2026), ia menekankan bahwa pencegahan harus menjadi strategi utama, bukan sekadar pelengkap pengobatan.
“Kalau kita hanya fokus pada pengobatan, kita akan selalu tertinggal. Pencegahan harus menjadi arus utama, dan itu membutuhkan keterlibatan semua pihak,” ujar Yanni.
Menurutnya, pembenahan harus dimulai dari integrasi data kesehatan yang selama ini masih terfragmentasi.
Ia menekankan perlunya sistem terpadu berbasis identitas tunggal agar setiap kasus dapat dilacak dan ditangani dengan tepat. Pendekatan berbasis komunitas juga dinilai krusial, dengan melibatkan tokoh adat dan pemuka agama sebagai ujung tombak perubahan perilaku masyarakat.
“Tokoh lokal adalah yang paling dipercaya masyarakat. Mereka bisa dilibatkan dalam pencegahan penyakit. TBC, kusta, HIV/AIDS, dan malaria bisa dicegah. Kita bisa mulai dari lingkungan kita,” tegasnya.
Yanni juga menyoroti distribusi tenaga medis yang belum merata serta perlunya insentif berbasis risiko wilayah.
Ia mengingatkan bahwa efisiensi anggaran kesehatan harus diarahkan ke sektor promotif dan preventif, karena biaya pencegahan jauh lebih rendah dibandingkan pengobatan.
“Kalau anggaran habis di hilir, kita akan terus mengejar masalah yang tidak pernah selesai,” katanya.
Lebih jauh, Yanni menegaskan bahwa kesehatan adalah fondasi pembangunan. “Kalau kita lemah di kesehatan, kita tidak bisa bersaing dengan siapapun. Presiden sudah memberi arah dan keberpihakan yang jelas terhadap rakyat Papua. Tinggal bagaimana kita menjawabnya dengan kerja nyata,” ujarnya.
Pemerintah Tegaskan Langkah Extraordinary Atasi TBC
Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus atau dokter Benny, menegaskan bahwa pemerintah tengah menjalankan langkah extraordinary dalam penanganan tuberkulosis (TBC).
Ia menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto agar strategi lintas sektor segera diterapkan, mengingat Indonesia menempati peringkat kedua dunia setelah India dalam jumlah kasus TBC.
“Lebih dari 125.000 orang meninggal karena TBC. Ini sangat menyedihkan. Presiden meminta langkah extraordinary karena di negara lain penyakit ini bisa diatasi,” kata Benny.
Dengan insiden mencapai 384 kasus per 100.000 penduduk, beban TBC di Indonesia secara proporsional lebih tinggi dibandingkan India.
Papua sendiri menyumbang sekitar 4 persen kasus nasional, dengan beban penyakit yang juga tinggi pada HIV/AIDS dan malaria.
Untuk mempercepat deteksi dini, Kementerian Kesehatan memperkenalkan teknologi rontgen portabel seberat 3 kilogram yang dapat digunakan di wilayah terpencil.
“Alat ini mampu melakukan hingga 100 pemeriksaan sekali isi daya. Targetnya mulai operasional paling lambat Juli,” jelasnya.
Benny mengapresiasi dukungan lintas pihak di Papua, mulai dari pemerintah daerah hingga tokoh masyarakat.
“Saya senang dapat sambutan yang bagus di sini. Kelihatan sekali semua pihak mengerti persoalan yang perlu diselesaikan bersama,” ujarnya.
