BUMINUMBAY.ID, Jayapura– Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) provinsi Papua menggelar deklarasi pengawasan Pilkada untuk papua damai tahun 2024, Senin 23 September 2024 di lapangan karang PTC Entrop
Deklarasi Pengawasan Pilkada damai untuk Papua dihadiri oleh PJ.Gubernur Papua, ketua KPU Provinsi Papua, ketua MRP Papua, Forkompinda serta kedua pasangan calon gubernur Papua serta parpol pengusunhg dan para pendukung kedua Paslon.
Ketua Bawaslu Papua, Hardin Halidin dalam sambutannya mengatakan Pemilihan Kepala Daerah merupakan momentum penting dalam kehidupan demokrasi.
Katanya pilkada bukan hanya sekadar proses memilih pemimpin, tetapi juga merupakan cerminan dari kedewasaan politik dan komitmen kita terhadap nilai-nilai demokrasi.
“ Pemilihan kepala daerah ini tentu saja bukanlah hal yang baru pertama kali kita hadapi. Namun dalam konteks keserentakan, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah perjalanan bangsa, kita bersama-sama akan mengikuti seluruh tahapan pemilihan kepala daerah secara serentak di seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Menurut Hardin point penting dalam pelaksanaan Deklarasi pengawasan Pilkada untuk papua damai tahun 2024 yakni pihaknya telah mendapatkan komitmen tidak hanya dari para Paslon tapi juga dukungan dari Forkopimda juga seluruh masyarakat Papua untuk melaksanakan Pilkada dalam suasana damai namun juga tentu tidak melanggar atau keluar dari rel peraturan perundang undangan yang berlaku.
“Pertama yang paling penting masing masing pasangan calon berkomitmen melaksanakan tahapan pilkada sesuai aturan perundang undangan yang berlaku,
Berikutnya Paslon akan menghormati proses dan mekanisme penegakan hukum jika kemudian masing masing Paslon diduga melakukan pelanggaran dan pasti mestinya mereka akan dengan senang hati mengikuti semua proses penegakan hukumnya,” katanya kepada awak media usai deklarasi.
Ketika disinggung banyaknya pelajar yang juga hadir mengikuti deklarasi Pengawasan Pilkada damai,dirinya menjawab itu bagian dari pemilih pemula.
“ Para pelajar SMA itu kami undang tapi mereka tidak berada di dalam barisan pendukung . Kami merasa penting untuk mengundang mereka karena mereka bagian dari pemilih pemula. Supaya mereka bukan hanya berkomitmen tetapi juga mau mengikuti pelaksanaan pilkada dengan baik,” jelasnya.
*Netralitas ASN perlu dijaga*
Ditempat yang sama, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Papua, Amandus Situmorang juga menjelaskan terkait netralitas ASN Bawaslu akan terus memberikan himbauan kepada tim pemenangan dan masyarakat pada saat kampanye untuk tidak melibatkan pihak pihak yang dilarang yakni ASN dan TNI/Polri.
“ Jika dikemudian hari terdapat ada ASN yang terlibat akan dilakukan pencegahan bahkan jika tidak diindahkan maka akan dilakukan penindakan. Demikian pula dengan fasilitas pemerintah seperti kendaraan dinas termasuk gedung,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan kordiv pencegahan,Yofrey Kebalen dimana dilakukan juga himbauan kepada pimpinan kepala daerah untuk memastikan seluruh jajarannya menjaga netralitas selama proses pelaksanaan kampanye untuk tidak memberikan dukungan kepada Paslon manapun.
“ Bahkan foto bersama Para paslon tidak diperbolehkan , bahkan like atau share dan komentar di media sosial Paslon itu merupakan pelanggaran netralitas ASN. Mereka hanya diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya pada saat pencoblosan,” sebutnya.
Menyoal jika kedepan didapati sengketa sengketa dalam proses tahapan pilkada, Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Haritje latuihamallo mengatakan potensi yang biasa terjadi yakni sengketa cepat.
Menurutnya sengketa cepat yaitu sengketa antara peserta pemilih dengan peserta pemilih mengenai hak hak mereka yang hilang seperti pemasangan baliho yang menutupi baliho Paslon yang lainnya dan hal itu akan diselesaikan di tingkat Pandis.
Dia menambahkan pihaknya tengah melakukan peningkatan kapasitas bagi ratusan peserta dari 9kab/ Kota sesuai arahan Bawaslu RI.
“Kemudian para peserta ini akan memberikan penguatan kapasitas kembali ke kabupaten masing-masing,” pungkasnya
