BUMINUMBAY.ID, Jayapura,-Masyarakat APO Kali, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua mengeluhkan sejumlah permasalahan kepada Anggota DPR Papua dari Komisi V, Ir. H. Junaedi Rahim, IAI, saat melaksanakan reses pertama.
Dalam reses yang di lakukan anggota Komisi V DPR Papua, Junaedi menemukan beberapa permasalahan yang perlu di realisasikan oleh pemerintah.
“Jadi yang saya temukan itu seperti masalah sertifikat tanah, perbaikan got, posyandu, dan beberapa usulan lainnya,” ujar H. Junaedi kepada wartawan di Kantor DPR Papua (19/2).
Menurutnya dalam agenda reses yang di lakukan di masing-masing daerah pemilihan ini adalah untuk menampung aspirasi masyarakat terkait berbagai isu dan kebutuhan pembangunan daerah.
Lebih lanjut katanya bahwa salah satu masalah yang diungkapkan oleh masyarakat dalam reses tersebut yakni terkait sertifikat tanah. Warga mengeluhkan belum memiliki legalitas kepemilikan tanah yang mereka tempati saat ini, karena diketahui bahwa tanah tersebut berada di bawah penguasaan PT. Pelindo.
“Masyarakat mengeluhkan karena mereka hanya memegang hak adat, sementara penguasaan diketahui dari PT. Pelindo. Untuk memastikan hal ini, mereka harus cek ke badan pertanahan,” jelas Junaedi.
Junaedi juga menyebut selain tanah masalah infrastruktur jalan, termasuk got-got yang dipenuhi sampah.Sehingga di harapkan agar masalah pembersihan sampah dalam got menjadi tanggung jawab masyarakat yang dikoordinir oleh RT setempat.
“Saya usulkan, ini menjadi tugas dan tanggung jawab RT untuk bersama-sama membersihkan. Ini sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai warga,” ujarnya.
Kemudian juga masalah pembangunan jembatan, masyarakat mengusulkan adanya pembangunan jembatan keliling di sepanjang lorong-lorong APO Kali untuk mengantisipasi kejadian tak terduga seperti kebakaran.
“Masyarakat ingin agar jalan jembatan keliling seperti di Hamadi Pantai yang dibangun oleh pemerintah. Namun usulan ini sudah disampaikan berkali-kali dan tetap ditolak,” paparnya.
Pihaknya mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini menghadapi tantangan dalam merealisasikan berbagai keinginan di tengah pemangkasan anggaran secara besar-besaran.
“Jadi kalau mau cepat, ya kita sarankan masyarakat swadaya,” ujarnya
Selain itu, masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait Posyandu yang mengalami kebocoran pada bagian atap.
“Semua aspirasi ini kami jaring untuk dibahas di dewan. Namun saya meminta kepada masyarakat agar membuat proposal resmi untuk diserahkan kepada kami di dewan agar nanti bersama-sama menyampaikan kepada Pemerintah Kota Jayapura maupun Pemerintah Provinsi Papua,” jelasnya
Dia menambahkan semua keluhan masyarakat tentu akan di dengar dan di tampung untuk di tindak lanjuti. Hanya tugas DPR adalah sebagai fungsi pengawasan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.
” Kita hanya mampu berbicara untuk menyampaikan agar semua aspirasi masyarakat bisa diakomodir. Kalau masyarakat sampaikan ke kami, maka kami akan sampaikan kepada walikota dan gubernur yang baru,” pungkasnya.
